BIMTEK KEUANGAN DAERAH

MATERI 2025

BIMTEK KEUANGAN DAERAH :

Bimtek Keuangan Merupakan Kegiatan Pelatihan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Teknis dan Terorganisir dan Bertujuan Untuk Membantu Meningkatkan Kinerja Individu, Lembaga,  Maupun Instansi Pemerintah Khususnya di Bidang Keuangan .

Teknis Pengelolaan Keuangan Semakin Berkembang Pesat Oleh Karna Itu Kemampuan dan Kapasitas Pengelola  Keuangan Perlu Terus di Tingkatkan Agar Senantiasa  Dapat Memahami  Aspek – Aspek Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan.

Penyajian Materi  Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar  Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :

1BIMTEK SIPD – RI SERTA RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
2BIMTEK IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO. 900.1.155-3406 TAHUN 2024 – TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
3BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI)
4BIMTEK PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH TERINTEGRASI SIPD RI
5BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD).
6BIMTEK IMPLEMENTASI SIPD AKLAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
7BIMTEK PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD – RI).
8BIMTEK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2023
9BIMTEK SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) SERTA PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH.
10BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD.
11BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH.
12BIMTEK PENYUSUNAN DAN PANATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL
13BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G).
14BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
15BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA
16BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.
17BIMTEK SIKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN) (K/L/BLU)
18BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
19BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77/2020.
20BIMTEK MEKANISME TRANSFER DAU DARI PUSAT KE DAERAH
21BIMTEK STRATEGI MENGAHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) SERTA TEKNIS SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
22BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA STRATEGIS MENGHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN.
23BIMTEK AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) DALAM KERANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN STRATEGI PEMERIKSAAN SERTA PENGAWASAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH.
24BIMTEK PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK RETRIBUSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
25BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
26BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) SESUAI PERMENDAGRI NO. 56 TAHUN 2021
27BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL.
28BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.
29BIMTEK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH
30BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
31BIMTEK SIMKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
32BIMTEK E-AUDIT / SIMWAS (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN / AUDIT INTERNAL)
33BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2023
34BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
35BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
36BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
37BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
38BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).
39BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.
40BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
41BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
42BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA.
43BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).
44BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
45BIMTEK PMK RI NOMOR 212/PMK.07/2022 INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
46BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
47BIMTEK PEMBAHASAN E-REVIU DAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
48BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WTP.
49BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN.
50BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.
51BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
52BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAINNYA
53BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
54BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
55BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN, PPTK,PPK DAN BENDAHARA SERTA MANAJEMEN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH.
56BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD).
57BIMTEK LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 DAN PP. NOMOR.13 TAHUN 2019.
58BIMTEK TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SERTA TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD/OPD.
59BIMTEK ROSEDUR ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH/OPD
60BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENSTRA DAN RENJA SKPD/OPD
61BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD – RKA SKPD
62BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2018.
63BIMTEKPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP OPD/ SKPD.
64BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF.
65BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA , PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH.
66BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
67BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD
68BIMTEK PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
69BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASISAPLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD.
70BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA APBD PROVINSI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020.
71BIMTEK PENGGUNAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL ( SHSR ) DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR).
72BIMTEK MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LKPJ DAN LKPD MENJADI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.
73BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
74BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
75BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PPKDAN BENDAHARAWAN SKPD.
76BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA.
77BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
78BIMTEK TRANSFORMASI PROSES MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL.
79BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
80BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD.
81BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP-AKIP & LAKIP SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SOPD.
82BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).
83BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD.
84BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD).
85BIMTEK TATA CARA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH.
86BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO.
87BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.
88BIMTEK SISDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RESTRA-SKPD.
89BIMTEK PENERAPAN SIPD E – PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021.
90BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
91BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP,GU,TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL.
92BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN.
93BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL.
94BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN.
95BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST.
96BIMTEK MEKANISME PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN REGULASI TERBARU.
97BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.
98BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH.
99BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.
100BIMTEK PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).
101BIMTEK BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.
102BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA.
103BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK.
104BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI SERTA ANALISA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI.
105BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI RLPPD, RKPJ DAN EPPD BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.

TANGGAL & TEMPAT PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS
DI BAWAH INI :

biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)