BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP

MATERI BIMTEK 2025

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :

Dengan Hormat,
Sangat Penting Untuk Kelangsungan Hidup Generasi Penerus Negeri Ini,Lingkungan Hidup Yang Baik, Akan Memberikan Banyak Manfaat Bagi Manusia. Tentunya Dengan Merawat Lingkungan Dengan Akan Didapat Lingkungan Yang Seimbang Sehingga Kerusakan Lingkungan Dapat Diminimalisir.

Dengan Menumbuhkan Peduli Lingkungan Hidup Sangat Memungkinkan Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Seimbang. Peran Ini Menjadi Tanggung Jawab Semua Warga Negara Terutama Para Pimpinan Dan Aparatur Pemerintah Yang Bertugas Dibidang Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Sampah Telah Mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota Melakukan Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Dan Berwawasan Lingkungan, Dengan Larangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Dengan Sistim Terbuka (Open Damping), Yang Banyak Menimbulkan Permasalahan Lingkungan. Untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup. Berikut Tema Bimtek Lingkungan Hidup Yang Dapat Dijadikan Pilihan Para Peserta Bimtek Atau Diklat, Antara Lain Sebagai Berikut :

1	BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH DESA MANDIRI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
2	BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PERHITUNGAN RETRIBUSI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH
3	BIMTEK PENGENALAN ISO 17025 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.
4	BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEKHNIK PENGOMPOSAN
5	BIMTEK PENCEMARAN KUALITAS AIR DAN KUALITAS UDARA
6	BIMTEK AUDIT LINGKUNGAN.
7	BIMTEK PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SERTA TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR DAN UDARA
8	BIMTEK KEANEKARAGAMAN HAYATI UNTUK PROPER
9	BIMTEK STRATEGI DAN TEKNIK PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS LINGKUNGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2018.
10	BIMTEK PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL (JABFUNG) PENYULUH KEHUTANAN BERDASARKAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 4 TAHUN 2022.
11	BIMTEK PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN
12	BIMTEK TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.
13	BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.
14	BIMTEK OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP SESUAI KEPMENPAN NO.47/KEP/M.PAN/8/2002.
15	BIMTEK PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RPJMD.
16	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH PROGRAM 3R BERBASIS MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH SERTA SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PERHITUNGAN RETRIBUSI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH.
17	BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH PELASTIK, PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA&PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU.
18	BIMTEK PENGERTIAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK.
19	BIMTEK PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.
20	BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
21	BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU FAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SESUAI AMANAT UU NO. 18 TAHUN 2008.
22	BIMTEK OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP SESUAI KEPMENPAN NO.47/KEP/M.PAN/8/2002.
23	BIMTEK METODE PENYUSUNAN UKL – UPL DAN SPPL.
24	BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) BAGI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.
25	BIMTEK PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINKUNGAN (AMDAL)
26	BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP (RPPLH).
27	BIMTEK PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH PROGRAM 3R BERBASIS MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH.
28	BIMTEK PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN.
29	BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH.
30	BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN ( SSK )
31	BIMTEK TATA CARA DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP.
32	BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH SECARA TERPADU DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.
33	BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL TYPE B DAN C
34	BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL
35	BIMTEK PEMBINAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA