BIMTEK PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK

MATERI BIMTEK 2026

BIDANG PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK :

Dengan Hormat,
Bimtek Pemerintahan Sudah Pasti Dibutuhkan Oleh Setiap Pemerintahan Daerah Diseluruh Indonesia. Diklat Pemerintahan Memberikan Pemahaman Dan Pendalaman Akan Tugas Sebagai Aparatur Pemerintah Daerah, Sehingga Sangat Menentukan Akan Keputusan Yang Diambil Agar Tidak Menyalahi Peraturan Yang Berlaku. Tema Bimtek Pemerintahan Yang Dapat Dijadikan Pilihan Para Peserta Diklat , Antara Lain Sebagai Berikut :

1BIMTEK SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2024
2BIMTEK STRATEGI OPTIMALISASI LAPORAN MENGGUNAKAN FITUR-FITUR APLIKASI SIMATA
3BIMTEK EFEKTIF PENGGUNAAN APLIKASI SIMATA
4BIMTEK INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025 BERDASARKAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
5BIMTEK MANAJEMEN LEGAL DRAFTING & SISTEM LEGISLASI UNTUK PENYUSUNAN PERDA
6BIMTEK PENYUSUNAN LPPD (LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH)
7BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RPJMD SKPD TA 2025 SAMPAI 2029 BERDASARKAN INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2025
8BIMTEK MENYUSUN TARGET PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN (ADEPT) BERDASARKAN INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2025
9BIMTEK MANAJEMEN PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PENYELEMATAN ARSIP VITAL KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
10BIMTEK PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
11BIMTEK TRAINING ASB (ANALISIS STANDAR BIAYA) UNTUK PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
12BIMTEK PENYUSUNAN KAJIAN EKONOMI AGAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK TEPAT SASARAN
13BIMTEK DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
14BIMTEK TRAINING STRATEGI PENGELOLAAN WEBSITE INSTANSI PEMERINTAH PROFESIONAL DAN TERINTEGRITAS
15BIMTEK PP (PERATURAN PEMERINTAH) NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH
16BIMTEK STATISTIK SEKTORAL HADIR SEBAGAI SOLUSI PENTING UNTUK MEMBEKALI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DENGAN KETERAMPILAN TERSEBUT
17BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
18BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
19BIMTEK TEKNIS PENYUSUNAN SOP AP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
20BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
21BIMTEK PEMANTAPAN SAKIP
22BIMTEK TEKNIS PENYELESAIAN DOKUMEN RPJMD PEMERINTAH DAERAH
23BIMTEK TEKNIS REVIU ATAS KUA PPAS PERUBAHAN PPAS DAN PERUBAHAN KUA
24BIMTEK PERUBAHAN RKA DAN REVIU ATAS RKA – SKPD
25BIMTEK PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PERMEN PAN RB NO. 19 TAHUN 2018
26BIMTEK PENYELESAIAN PENDAMPINGAN DOKUMEN LPPD
27BIMTEK PELAYANAN PUBLIK DAN PENGELOLAAN INFORMASI INSTANSI PEMERINTAH
28BIMTEK PROYEKSI INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM DOKUMEN RPJPD DENGAN PENDEKATAN PEMODELAN
29BIMTEK PENYUSUNAN RDTR DAN KLHS RTRW
30BIMTEK EVALUASI DAN PERENCANAAN RKPD DAN RPJMD
31BIMTEK PENYUSUNAN SOP RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM
32BIMTEK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN AWAL RPJPD
33BIMTEK ASB (ANALISIS STANDAR BELANJA)
34BIMTEK SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
35BIMTEK PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SESUAI PANDUAN PERMENDAGRI 120 TAHUN 2018
36BIMTEK SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH)
37BIMTEK TEKNIS RENSTRA SKPD / OPD (PRAKTEK PENYUSUNAN)
38BIMTEK MENYUSUN VISI MISI STRATEGIS YANG EFEKTIF DAN ADAPTIF INSTANSI PEMERINTAH
39BIMTEK AUDIT LKPD (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH)
40BIMTEK PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
41BIMTEK PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENUJU PELAYANAN PRIMA (EXCELLENT SERVICE) DAN BERKUALITAS.
42BIMTEK E-IKM (APLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK)
43BIMTEK E-DUMAS (APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK)
44BIMTEK PENGUATAN TUGAS – TUGAS KEPALA DAN SEKRETARIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
45BIMTEK TATA CARA KOMUNIKASI SECARA EFEKTIF DALAM PELAYANAN PRIMA SERTA ADMINISTRASI PERSURATAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT
46BIMTEK PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN PADA ERA MODERNIS
47BIMTEK PENATAKELOLAAN BAGIAN UMUM RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN.
48BIMTEK PENINGKATAN SDM STAF RUMAH TANGGA BAGIAN PROTOKOLER DAN BAGIAN SARANA PRASARANA.
49BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.
50BIMTEK PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN BAGI INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
51BIMTEK DALAM RANGKA PELATIHAN PENINGKATAN TENAGA PENGAWAS DALAM KEAMANAN PANGAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN PADA PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
52BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS ( PPID ) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.
53BIMTEK MANAJEMEN SISTEM GOOD GOVERNMENT DENGAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA SESUAI SOP, SPP & SPM.
54BIMTEK KOMUNIKASI EFEKTIF SERTA PELAYANAN PRIMA
55BIMTEK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
56BIMTEK PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
57BIMTEK PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KKPD DAN PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
58BIMTEK PENINGKATAN STANDART KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK.
59BIMTEK MEWUJUDKAN SISTEM GOOD GOVERNANCE DENGAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.
60BIMTEK PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR KECAMATAN DAN KELURAHAN.
61BIMTEK ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SERTA PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH.
62BIMTEK PENERAPAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) BERDASARKAN PP NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH.
63BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
64BIMTEK PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH.
65BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020.
66BIMTEK APLIKASI SAKTI BAGI USER, PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SAKTI.
67BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST.
68BIMTEK PENINGKATAN STANDAR DAN KINERJA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.
69BIMTEK PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH.
70
71BIMTEK SINERGITAS SASARAN PEMERINTAH PUSAT PADA PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.
72BIMTEK TRANSPARANSI PENYESUAIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN MONITORING PENERBITAN SURAT TUGAS INDIKATOR KINERJA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARA.
73BIMTEK TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
74BIMTEK E-DOCUMENT UNTUK MENUNJANG KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH.
75BIMTEK PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA (SERVICE EXCELLENT) DALAM PELAYANAN PUBLIK
76BIMTEK PENGISIAN IKK-LPPD PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN DEFENISI OPRASIONAL
77BIMTEK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
78BIMTEK POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS)
79BIMTEK PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
80BIMTEK OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS WEBSITE WEB DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
81BIMTEK HARMONISASI ANTAR BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
82BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
83BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH
84BIMTEK TIPE DASAR SENI RUPA KRIYA
85BIMTEK TIPE DASAR TENAGA TEKNIS PERMUSEUMAN
86BIMTEK TENTANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT DAN PEGOPERASIAN ENERGI LIMITER (SMART METER)
87BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS SDM KEBUDAYAAN DALAM MENJAWAB
TANTANGAN BUDAYA NASIONAL DAN ERA DIGITAL

TANGGAL & TEMPAT PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS
DI BAWAH INI :

biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)
biaya bimtek (2)